ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA SEBELUM 1990-an

ISLAM DAN POLITIK DI INDONESIA SEBELUM 1990-an

Politik islam sebelum masa 1990-an mengalamai pasang surut. Politik islam mengalami pasang disetiap permulaan zaman dan disudahi dalam keadaan surut,yaitu pada masa penjajahan belanda, penjajahan jepang, demokrasi parlementer, dan masa orde baru. Ini berarti terkecuali pada masa demokrasi terpimpin (1957-1965). Pada masa ini peran politik islam dimulai dan di sudahi dalam keadaan surut dan masa revolusi (1945-1949). Yang mana islam berada pada keadaan pasang dan bisa dikatakan bertahan secara konstan.

Wajah-wajah islam. Pertama, kelompok yang aktif menolak terhadap segala bentuk penyimpangan yang dianggap menyimpang dari garis konstitusi(masyumi). Kedua, kelompok yang bekerja sama dengan penguasa apapun yang terjadi (dikenal dengan pandangan Al-Ghozali). NU, PSII, dan Perti pada masa demokrasi terpimpin mengambil sikap ini. Ketiga, kelompok yang lebih melihat islam sebagai ajaran masyarakat yang tidak perlu terlibat dalam politik. Muhammadiyah pasca muktamar 1971 dan NU pasca muktamar 1984. Keempat, kelompok yang menolak sama sekali kaitan antara islam dan politik. Mereka berpendapat islam tidak mengajarkan umatnya untuk membentuk negara yang menjadi urusan dunia.

Pendekatan analisis politik islam. Islam politik dan islam kultural. Islam legal-formal dan islam substansial. Antagonisme dan akomodasi .

Pola hubungan pada masa orde baru. Menurut abdul aziz thaba ada tiga pola hubungan. Pertama, hubungan yang antagonistik (1966-1981). Kedua, hubungan yang bersifat resiprokal-kritis (1982-1985). Hubungan dimana islam dan negara saling mempelajari dan saling memahami posisi masing-masing. Ketiga, hubungan yang bersifat akomodatif (1986-runtuhnya orde baru). Umat semakin memahami bahwa kebijakan negara tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran islam (sekularisasi). Rusli karim membagi kedalam empat klasifikasi. Pertama, 1966-1972 proses mencari bentuk. Salah satu ciri utama adalah upaya umat islam mencari pengakuan terhadap eksistensi diri sebagai jalan untuk mendukung kehadiran orde baru. Kedua, 1973-1985 adalah era partai tunggal. Dimana wadah aspirasi islam sepenuhnya tertumpu pada PPP yang biasa disebut sebagai era terpahit selama orde baru. Ketiga, 1986-1990 yakni era mengambang atau transisi rekonsiliasi. Penamaan ekstrem ini berdasarkan kenyataan bahwa pada fase ini berbaur antara konflik keras (kelanjutan dari reaksi dari asas tunggal) dan kecenderungan transisional. Keempat, 1990-sebelum reformasi, yakni babak baru yang menjanjikan aneka harapan, yang untuk mudahnya dinamakan “fase akomodatif”. Secara umum fase ini memiliki ciri utama kuatnya peran intelektual dan menghindari konflik dengan pemerintah.

Dari kekalahan, islam politik mencari bentuk artikulasi yang tepat. Kekalahan pertama, penghapusan tujuh kata dalam piagam jakarta. Kekalahn kedua, pembubaran masyumi. Kekalahan ketuga, asas tunggal pancasila. Akibat dari kekalahan-kekalahan ini islam mencari artikulasi yang tepat. Pertama, meninggalkan arena politik praktis. Sikap ini diambil oleh mumuhammadiyah setelah muktamar ke 48 di ujung pandang tahun 1971, masyumi pada than 1967 natsir dan kawan-kawan mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Dan NU setelah muktamar di situbondo desember 1984. Kedua, akomodatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sikap seperti ini diambil oleh tokoh-tokoh yang biasa disebut sebagai akomodasionis parmusi, PPP dan NU. Ketiga, oposisi intra-parlementer. Sikap ini diambil oleh tokoh-tokoh reformis dan fundamentalisdalam parmusi dan PPP serta NU. Keempat, radikal konfrontatif ekstra parlementer. Sikap seperti ini diambil oleh organisasi pelajar islam indonesia (PII) dan sebagian aktivis HMI yang menolak asas tunggal. Kelima, kreatif intelektual. Sikap seperti ini diambil oleh generasi baru intelektual islam yang sejak dasawarsa 1970-an mencoba menjembatani kesenjangan politik antara islam dan negara.

referensi : kebangkitan politik kaum santri